RADARTIMES.ID SURABAYA, – Kuasa hukum korban dalam perkara dugaan penganiayaan di kawasan Jalan Kenjeran, Surabaya, menyatakan sikap tegas menolak apabila surat perjanjian damai yang dibuat dalam kondisi yang dipersoalkan tersebut dijadikan dasar untuk menghentikan atau mengesampingkan proses hukum.
Dodik Firmansyah, S.H., selaku kuasa hukum, menilai proses pembuatan dan penandatanganan surat tersebut menyimpan sejumlah persoalan serius. Mulai dari dugaan tekanan terhadap pihak yang diminta menandatangani, keterlibatan anak di bawah umur sebagai saksi, ketidaklengkapan dokumen, hingga penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang disebut sebagai kompensasi.
Menurut keterangan yang diterima dari klien, AMP (20) awalnya diajak oleh MAS (17) dengan alasan hendak pergi ke rumahnya. Namun, tanpa sepengetahuan AMP, perjalanan justru diarahkan ke kawasan Lebak Arum, dekat rumah makan Padang.
Setibanya di lokasi, AMP mengaku terkejut karena mendapati belasan orang telah menunggu. Dalam situasi tersebut, pihak keluarga terlapor diduga langsung menyodorkan surat pernyataan kepada AMP dan MAS untuk ditandatangani.
Merasa terpojok dalam situasi yang tidak diduga sebelumnya, AMP akhirnya menandatangani surat tersebut. Bahkan, MIW (14) yang masih di bawah umur turut diminta menjadi saksi.
Tidak berhenti di situ, pihak keluarga terlapor disebut menyerahkan uang sebesar Rp3 juta kepada MAS dan AMP dengan alasan sebagai biaya pengobatan dan kompensasi.
Bagi kuasa hukum, rangkaian peristiwa tersebut bukan persoalan sepele. Proses perdamaian harus diperiksa secara serius karena terdapat dugaan bahwa kesepakatan tidak lahir dari kehendak bebas para pihak.
Kuasa Hukum: Perdamaian Tidak Boleh Dibangun dengan Tekanan
Dodik Firmansyah menegaskan bahwa perdamaian tidak boleh dijadikan sarana untuk menekan korban atau pihak lain agar menerima kesepakatan yang belum tentu dikehendaki secara sukarela.
“Jangan berlindung di balik selembar surat perdamaian apabila proses pembuatannya sendiri diduga dilakukan dengan tekanan. Perdamaian harus lahir dari kesadaran dan kehendak bebas, bukan karena seseorang dihadapkan pada belasan orang kemudian diminta menandatangani dokumen dalam situasi yang membuatnya merasa terpojok.”
Ia menegaskan, apabila benar terdapat tekanan, intimidasi, atau unsur penipuan dalam proses penandatanganan, maka hal tersebut harus diuji berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata mengenai cacat kehendak dalam suatu kesepakatan.
“Kami tidak akan membiarkan surat yang keabsahannya masih dipersoalkan dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Tanda tangan di atas kertas tidak otomatis membuktikan bahwa seseorang telah memberikan persetujuan secara bebas.”
Anak Berusia 14 Tahun Ikut Dijadikan Saksi, Ini Menjadi Sorotan
Kuasa hukum juga memberikan perhatian serius terhadap keterlibatan MIW yang masih berusia 14 tahun sebagai saksi dalam surat perjanjian tersebut.
Menurutnya, anak tidak boleh dilibatkan begitu saja dalam proses yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum tanpa memperhatikan hak, kepentingan terbaik, dan perlindungan terhadap dirinya.
“Kami mempertanyakan siapa yang meminta anak berusia 14 tahun tersebut menjadi saksi, dalam kondisi seperti apa, apakah orang tua atau walinya mengetahui, serta apakah hak-haknya sebagai anak telah diperhatikan. Jangan sampai anak justru ditempatkan dalam situasi yang tidak dipahaminya dan kemudian dijadikan penguat sebuah dokumen perdamaian.”
Keterlibatan anak tersebut, menurut kuasa hukum, harus ditelusuri secara objektif oleh penyidik dengan memperhatikan ketentuan perlindungan anak yang berlaku.
Surat Perdamaian Dipersoalkan, Identitas dan Isinya Harus Diperiksa
Selain dugaan tekanan, kuasa hukum juga menyoroti sejumlah kekurangan dalam dokumen perjanjian damai, antara lain kolom alamat yang tidak terisi, tanggal pembuatan yang tidak jelas, serta identitas pihak yang tercantum pada bagian mengetahui yang belum disertai keterangan kapasitas atau kedudukan secara lengkap.
Menurut Dodik, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kekurangan administrasi biasa tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
“Siapa yang membuat surat itu? Kapan surat tersebut dibuat? Siapa yang menyusun isinya? Dalam kondisi apa para pihak menandatangani? Dan apa kapasitas orang yang turut membubuhkan tanda tangan? Semua harus dijelaskan. Jangan sampai dokumen yang masih menyisakan banyak pertanyaan justru dipaksakan seolah-olah telah menyelesaikan persoalan hukum.”
Ia menambahkan, keabsahan surat tersebut harus dinilai berdasarkan keseluruhan proses pembuatannya, bukan hanya keberadaan tanda tangan.
Uang Rp3 Juta Bukan Tiket untuk Menghentikan Proses Hukum
Kuasa hukum juga mempertanyakan penyerahan uang sebesar Rp3 juta yang disebut sebagai biaya pengobatan dan kompensasi.
Menurutnya, pembayaran tersebut tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab pidana.
“Jangan sampai uang Rp3 juta kemudian dijadikan alasan bahwa persoalan telah selesai. Kami ingin mengetahui dasar pemberian uang tersebut, bagaimana kesepakatannya, apakah benar diterima secara sukarela, dan apakah penyerahan uang itu disertai tekanan agar pihak tertentu menandatangani surat perdamaian.”
Dodik menegaskan bahwa persoalan ganti rugi dan pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang harus dibedakan. Perdamaian pribadi tidak otomatis menghapus dugaan tindak pidana.
Minta Polrestabes Surabaya Tidak Menghentikan Perkara Hanya karena Surat Damai
Atas berbagai persoalan tersebut, kuasa hukum meminta penyidik Polrestabes Surabaya memeriksa secara menyeluruh proses pembuatan surat perjanjian damai.
Pihaknya secara tegas meminta agar surat tersebut tidak dijadikan satu-satunya dasar untuk menghentikan atau mengesampingkan perkara sebelum dugaan tekanan, keterlibatan anak, serta keabsahan dokumen diperiksa.
Kuasa hukum juga meminta penyidik mendalami keterangan seluruh pihak yang hadir di lokasi, memeriksa pihak yang menyusun dan menyerahkan surat, serta mengklarifikasi penyerahan uang kompensasi.
“Jangan hanya melihat ada tanda tangan lalu menyimpulkan bahwa perkara selesai. Penyidik harus melihat bagaimana tanda tangan itu diperoleh. Apakah benar ada kesepakatan sukarela atau justru ada tekanan? Ini yang harus dibuka secara terang.”
Pernyataan Tegas Dodik Firmansyah, S.H.
“Kami tegaskan, kami MENOLAK apabila surat perdamaian tersebut digunakan untuk menutup perkara ini. Kami mempersoalkan proses pembuatannya, dugaan tekanan terhadap pihak yang menandatangani, serta keterlibatan anak di bawah umur sebagai saksi.
Kami tidak sedang mempermasalahkan perdamaian sebagai sebuah pilihan. Yang kami persoalkan adalah apabila perdamaian diduga dibangun melalui cara-cara yang tidak patut dan mengabaikan kebebasan pihak yang menandatangani.
Jangan jadikan tanda tangan sebagai alat untuk membungkam hak seseorang dalam mencari keadilan. Jangan pula menjadikan uang kompensasi sebagai alasan untuk menganggap persoalan pidana otomatis selesai.
Kami meminta Polrestabes Surabaya memeriksa persoalan ini secara serius, profesional, dan transparan. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, kami meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami tidak akan tinggal diam. Hak-hak hukum klien kami akan tetap kami perjuangkan. Surat perdamaian bukan tameng untuk menghindari proses hukum, terlebih apabila keabsahannya sendiri masih menyisakan persoalan serius. (RED)
