RADARTIMES.ID NASIONAL — Polemik buku Islam Ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam dinilai perlu disikapi secara serius. Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. (ASH), menyarankan agar buku tersebut sementara ditarik dari peredaran hingga seluruh persoalan yang muncul dapat diklarifikasi secara terbuka.
Pernyataan itu disampaikan ASH menyusul munculnya klarifikasi dari sejumlah tokoh ulama yang disebut namanya dalam buku tersebut. Para tokoh tersebut, menurut ASH, mempertanyakan atau membantah keterlibatan mereka dalam penulisan maupun pencantuman nama.
“Menurut saya, sebaiknya buku Islam Ala Prabowo dicabut terlebih dahulu dari peredaran sampai seluruh persoalan mengenai pencantuman nama para ulama dan substansi bukunya benar-benar terang. Jangan mempertahankan sesuatu yang justru menimbulkan kegaduhan,” tegas ASH.
Menurutnya, persoalan pencantuman nama tokoh agama tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan administratif semata. Nama seorang ulama, kata dia, berkaitan dengan kehormatan, otoritas keilmuan, serta tanggung jawab moral terhadap materi yang dikaitkan dengan dirinya.
“Nama ulama bukan aksesori. Nama adalah kehormatan, otoritas keilmuan, dan pertanggungjawaban moral. Ketika seseorang dicantumkan sebagai penulis atau kontributor, publik akan menganggap yang bersangkutan mengetahui dan bertanggung jawab terhadap isi tulisan,” ujarnya.
ASH menilai, apabila benar terdapat nama tokoh yang dicantumkan tanpa persetujuan yang jelas, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
Selain persoalan atribusi, ASH juga menyoroti judul dan substansi buku yang secara langsung mengaitkan Islam dengan sosok Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, tema agama dan kekuasaan merupakan isu sensitif di tengah masyarakat. Karena itu, setiap penerbitan yang membawa nama tokoh agama maupun kepala negara semestinya melalui proses verifikasi dan konfirmasi yang ketat.
“Judul dan isi buku sudah mengundang berbagai pertanyaan dan analisa liar. Dalam situasi seperti sekarang, ketika masyarakat sangat sensitif terhadap hubungan agama dan kekuasaan, seharusnya para penyusun justru lebih berhati-hati,” katanya.
ASH juga mempertanyakan efektivitas penerbitan buku tersebut apabila pada akhirnya justru memunculkan kontroversi dan bantahan dari sejumlah pihak.
“Kalau tujuan buku ini untuk memberikan gambaran positif tentang Islam dan Prabowo, pertanyaannya sederhana: apakah tujuan itu tercapai? Jangan-jangan justru kontraproduktif. Alih-alih memperkuat posisi Prabowo, buku ini malah membuka ruang kontroversi baru,” tegasnya.
Menurut ASH, langkah menarik buku untuk sementara bukan berarti membatasi kebebasan berpikir maupun kebebasan penerbitan. Sebaliknya, langkah tersebut dapat menjadi bentuk kehati-hatian sembari memberikan ruang kepada penerbit dan pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi serta evaluasi.
“Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jangan menambah kegaduhan dengan polemik yang sebenarnya bisa dihentikan sejak awal. Kalau memang terdapat persoalan mendasar dalam buku tersebut, lebih baik dicabut, dievaluasi, dilakukan klarifikasi dan koreksi secara terbuka,” tandas ASH.
Ia menambahkan, setelah seluruh persoalan mendapatkan penjelasan yang memadai, penerbit dapat mempertimbangkan kembali keberadaan buku tersebut, termasuk kemungkinan menerbitkan ulang apabila seluruh aspek yang dipersoalkan telah diperbaiki.
“Jangan pertaruhkan nama baik ulama, kredibilitas penerbit, dan bahkan citra Presiden hanya demi mempertahankan sebuah buku. Jika sebuah buku lebih banyak menimbulkan kegaduhan daripada manfaat, maka mencabutnya sementara adalah pilihan yang jauh lebih bijaksana,” pungkas ASH.
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
