JAKARTA RADARTIMES.ID – Polri menegaskan bahwa kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari hak yang dihormati. Namun, penyampaian pendapat tetap harus dilakukan secara tertib dan tidak disertai tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum.
Hal tersebut disampaikan menyusul pengamanan rangkaian aksi penyampaian aspirasi di sekitar Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dalam pengamanan tersebut, kepolisian mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan situasi di lapangan.
Setelah kegiatan penyampaian aspirasi dari kelompok AMPB Pati berakhir, situasi di sekitar lokasi pada Kamis sore hingga malam mengalami peningkatan eskalasi. Sejumlah massa dari berbagai elemen masih berdatangan dan sebagian di antaranya tidak lagi melakukan penyampaian aspirasi secara tertib.
Kondisi kemudian berkembang ketika terdapat upaya mendorong dan merusak pagar utama kompleks Gedung MPR/DPR RI. Situasi juga diwarnai aksi pembakaran di sekitar pintu gerbang. Sebelum mengambil tindakan, petugas telah memberikan sejumlah imbauan agar massa tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan maupun merusak fasilitas.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menjelaskan, kegiatan penyampaian pendapat di muka umum memiliki aturan, termasuk berkaitan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Menurutnya, ketika kegiatan memasuki malam hari dan situasi mulai mengalami peningkatan eskalasi, kepolisian perlu mengambil langkah untuk menjaga keamanan serta memastikan aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.
“Polri telah memberikan peringatan untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa pengerusakan. Setelah melihat eskalasi dan mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang sudah memasuki malam hari, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta untuk menjamin aktivitas masyarakat umum tidak dirugikan, Polri mengambil langkah pendekatan secara bertahap,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Langkah kepolisian kemudian dilakukan secara bertahap. Sekitar pukul 19.00 WIB, petugas menggunakan water cannon sebagai bentuk soft approach untuk mendorong massa membubarkan diri, khususnya mereka yang masih melakukan tindakan perusakan dan mengganggu ketertiban di sekitar Gedung MPR/DPR RI.
Budi menegaskan, perusakan fasilitas umum bukan hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga berpotensi menghambat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
“Tindakan perusakan tentunya dapat merusak ketertiban dan keteraturan sosial. Hal ini sangat merugikan karena ketika fasilitas umum dirusak, pada akhirnya dapat menyebabkan terganggunya pelayanan kepada masyarakat umum,” jelasnya.
Di sisi lain, Polri menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama rangkaian kegiatan tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Kepolisian juga meminta maaf apabila aktivitas warga sempat terganggu akibat situasi di sekitar lokasi aksi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bekerja sama dan turut berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban. Kami juga mohon maaf jika aktivitas masyarakat sedikit terganggu dan teralihkan semua karena keamanan dan kenyamanan masyarakat,” kata Budi.
Ia mengajak masyarakat yang masih berada di sekitar lokasi untuk meninggalkan kawasan tersebut dan kembali ke rumah masing-masing agar situasi dapat kembali kondusif.
“Kami mengimbau masyarakat yang masih berada di sekitar lokasi untuk dapat kembali ke rumah masing-masing, berkumpul bersama keluarga yang telah menunggu dan kembali beraktivitas dengan nyaman,” imbuhnya.
Budi juga memberikan perhatian khusus kepada para orang tua agar memastikan anak-anak mereka tidak berada di kawasan aksi yang berpotensi mengalami kericuhan.
“Kami mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak tidak berada di lokasi aksi yang berpotensi terjadi kericuhan. Keselamatan mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu para orang tua diharapkan membimbing dan mengedukasi anaknya untuk kepentingan masa depan dan keselamatan anak,” tuturnya.
Polri, lanjut Budi, akan terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengutamakan perlindungan serta pelayanan kepada seluruh warga.
“Polri berkomitmen untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan serta pelayanan. Polri tetap mengedepankan pendekatan yang terukur dengan mengutamakan keamanan dan kepentingan masyarakat secara luas,” pungkasnya.
REDAKSI
